Prosedur dan Waktu Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Pada artikel sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian, tujuan dan syarat mengajukan gugatan rekonvensi. Salah satu syarat diterimanya gugatan rekonvensi itu sendiri adalah harus diajukan pada saat jawaban, baik itu dalam bentuk jawaban tertulis maupun lisan. Artinya boleh saja mengajukan gugatan balik kepada Penggugat secara lisan di depan persidangan pada saat menyampaikan Jawaban.

Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum tentang batasan Jawaban, apakah yang dimaksud dengan “jawaban” hanyalah terbatas pada jawaban pertama ataukah bisa juga diajukan sampai pada tahapan duplik?

  1. Pendapat Harus pada Saat Jawaban.
    Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama pada saat jawaban, sehingga gugatan balik/rekonvensi yang diajukan pada tahapan duplik harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab bila diperbolehkan gugatan diajukan bukan pada jawaban pertama, maka penyelesaian perkara bisa berlarut-larut dan merugikan penggugat.((Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Bandung:Mandar Maju, hal. 114))
    Pendirian ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung nomor: 346 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa karena gugatan rekonvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua (duplik), maka gugatan tersebut adalah terlambat.
  2. Pendapat bisa diajukan hingga Tahap Duplik.
    M. Yahya Harahap menanggapi pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa pendapat itu terlalu formalistik, kurang sejalan dengan jiwa dan semangat asas peradilan sederhana sebagaimana yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman (terakhir diubah dengan UU nomor 4 tahun 2004). Selain itu juga kurang sejalan dengan tujuan pelembagaan gugatan rekonvensi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat kumulatif atas dua sengketa yang saling berkaitan, agar putusan terhindar dari saling pertentangan.((M. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Jakarta: Pustaka Karini, 1993, hal.156))
    Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tergugat diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi dalam duplik oleh karena pasal 132 HIR/158 RBg menyebut jawabatan tergugat begitu saja, dan duplik adalah bagian dari jawaban itu.((Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1978, hal. 80))
    Putusan Mahkamah Agung nomor 239 K/Sip/1968 yang sejalan dengan pendapat ini dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsungnya jawab menjawab karena pasal 132 HIR/158 RBg hanya disebutkan jawaban saja dan duplikpun merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama.

Dalam hal ini penulis sendiri lebih cenderung pada pendapat kedua yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan hingga pada tahapan duplik. Beberapa alasan selain yang sudah disampaikan oleh para pakar hukum di atas adalah:

  • Karena lebih mengakomodir asas peradilan cepat dan sederhana. Artinya, jika dikatakan bahwa gugatan balik yang diajukan pada tahapan duplik mengulur-ulur penyelesaian perkara dan mengakibatkan kerugian pada penggugat, maka sebenarnya penolakan atas gugatan balik pada tahapan duplik karena alasan terlambat justru akan semakin menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak jika tergugat kemudian hari mengajukan gugatan balik tersebut dalam gugatan secara tersendiri dengan nomor perkara baru sehingga mengharuskan adanya proses penyelesaian perkara secara lebih komplek lagi karena harus memulai tahapan persidangan dari awal lagi.
  • Selain itu, dalam praktik tidak jarang tergugat baru kepikiran untuk mengajukan gugatan balik setelah mendapatkan replik dari pihak penggugat terutama jika proses jawab jinawabnya dilakukan secara lisan yang penyusunan jawabannya dilakukan secara spontan di hadapan persidangan.

Demikianlah ulasan singkat tentang prosedur terkait waktu pengajuan gugatan rekonvensi. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih jika ada yang berkenan memberikan komentar pada kolom di bawah ini sebagai bahan diskusi bagi yang lainnya. Terima kasih.

Pengertian, Jenis dan Upaya Hukum Putusan Sela

A. Pengertian Putusan Sela

Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR/196 RBg/48 Rv adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.((Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.253 )) Jadi karena hanya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

B. Jenis Putusan Sela

Dalam praktik ada beberapa jenis putusan sela:

  1. Putusan Prepatoir
    Adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan (preparation) untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dengan menetapkan tahapan-tahapan persidangan berikut dengan jadwal sidangnya yang harus dipatuhi oleh para pihak. Putusan ini memang jarang dijatuhkan karena biasanya majelis hakim lebih memilih untuk mengikuti saja alur persidangan sesuai standar hukum acara berdasar kesiapan para pihak dalam mengajukan jawab jinawab, alat-alat bukti hingga kesimpulan.
  2. Putusan Interlocutoir
    Adalah putusan khusus yang berisi berbagai macam perintah majelis hakim agar sebuah persidangan dapat berjalan dengan baik atau agar majelis hakim bisa mendapatkan kejelasan dan keyakinan secara lebih mendalam. Seperti putusan sela yang berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli (Vide 154 HIR), memerintahkan pemeriksaan setempat, memerintahkan sumpah penentu (seperti sumpah li’an, Vide 127 KHI) atau sumpah tambahan (seperti untuk melengkapi alat bukti) dan lain sebagainya.
  3. Putusan Insidentil
    Adalah putusan sela yag berkaitan langsung dengan gugatan insidentil (memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri (intervensi) dalam perkara yang sedang berlangsung) dan pada hal yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan. Artinya, jika permohonan sita jaminan dikabulkan oleh majelis hakim, maka Majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon sita untuk membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul dari akibat adanya penyitaan (vide Pasal 722 Rv).
  4. Putusan Provisi
    Adalah putusan sela yang bersifat sementara (interim award) yang berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk sementara waktu menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan dan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara serta berdasar atau berawal dari gugatan provisi.
    Contohnya adalah putusan sela yang memerintahkan penghentian penggarapan lahan kebun yang menjadi objek sengketa sampai dengan putusan akhir dibacakan atau dalam perkara perceraian yaitu memberi izin kepada istri untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan suami jika dinilai keselamatan istri terancam. Dengan izin ini, maka istri tidak bisa dinyatakan nusyuz meskipun meninggalkan suami dan kewajibannya sebagai istri tanpa seizin dan sepengetahuan suami.

C. Tehnis dan Upaya Hukum Putusan Sela

Pada prinsipnya, putusan yang bisa dibanding hanyalah putusan akhir (Vide Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura).((M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 429)) Sedangkan yang bukan putusan akhir seperti putusan sela:

  • hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
  • Oleh karena itu, terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Prinsip di atas berlaku untuk semua jenis putusan sela. Jadi jika ada pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding terhadap putusan sela – seperti putusan sela terhadap kewenangan mengadili – maka para pihak harus menunggu sampai putusan akhir dibacakan baru bisa mengajukan banding beserta dengan putusan akhir sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap.

Demikianlah penjelasan singkat tentang putusan sela. Semoga bermanfaat. Menurut pembaca yang budiman, putusan sela berupa kewenangan mengadili termasuk jenis putusan sela yang mana? Silahkan beri jawaban dan tentu alasannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim jika dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

  1. Putusan Akhir (eind vonnis)
    Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung).
  2. Putusan Sela (tussen vonnis)
    Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Jika ditelaah lebih jauh dari berbagai sisi, maka ada perbedaan mendasar dari kedua jenis putusan ini. Dan kita harus mampu membedakannya dengan baik karena hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penguasaan hukum acara perdata kita.

Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

  1. Putusan Akhir dapat berdiri sendiri, Sedangkan sela tidak.
    Putusan sela selalu dijatuhkan sebelum putusan akhir dan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Oleh karenanya tidak mungkin ada putusan sela tanpa ada putusan akhir. Dalam hal ada eksepsi kewenangan misalnya, jika eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh hakim, maka hakim bisa menggunakan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Tapi jika eksepsinya diterima, maka hakim harus langsung menggunakan putusan akhir yang menyatakan bahwa pengadilan pemeriksa perkara tersebut tidak berwenang dan tidak perlu membuat putusan sela terlebih dahulu.
  2. Putusan Akhir Mengakhiri Perkara, sedangkan sela tidak.
    Putusan sela hanya bersifat membantu memperlancar jalannya persidangan agar sampai pada putusan akhir. Seperti putusan sela untuk memerintahkan salah satu pihak atau kedua-duanya untuk mengucapkan sumpah baik sumpah penentu maupun sumpah tambahan. Sumpah penentu dalam pengadilan Agama adalah seperti sumpah li’an. Sedangkan sumpah tambahan adalah sumpah yang ditujukan untuk melengkapi alat bukti yang ada karena kurang secara formil atau materiil. Secara formil artinya, alat bukti saksi misalnya hanya 1 orang, karena secara formil minimal harus 2 orang, maka bisa ditambah dengan sumpah tambahan. Sedangkan secara materiil artinya, jika alat bukti saksi sudah 2 orang misalnya, akan tetapi ada keterangan penting yang tidak diketahui oleh salah seorang saksi, maka bisa diperintahkan sumpah tambahan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan putusan sela dengan putusan akhir. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat berterima kasih jika para pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar atau feed untuk diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Manfaat dan Syarat Gugatan Rekonvensi

A. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Menurut pasal 132 a ayat (2) HIR, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pengajuan gugatan tersebut harus diajukan pada saat proses pemeriksaan gugatan Penggugat berlangsung, atau tepatnya diajukan pada saat tergugat menyampaikan jawaban terhadap surat gugatan penggugat.

Definisi serupa juga ditegaskan dalam pasal 244 Rv yang menyatakan bahwa yang dimaksud gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dalam praktik peradilan, gugatan rekonvensi lebih familiar dengan istilah gugatan balik daripada gugatan balasan.

B. Tujuan, Manfaat atau Keuntungan Gugatan Rekonvensi

Lalu apa sebenarnya tujuan atau manfaat hukum acara memperbolehkan gugatan rekonvensi? Mengapa tidak diajukan secara terpisah atau tersendiri dalam satu perkara yang baru? Berikut adalah beberapa alasannya:

  1. Menghindari Putusan yang saling bertentangan.
  2. Menghemat Biaya dan Waktu.
  3. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana.

C. Syarat Gugatan Rekonvensi

  1. Gugatan Rekonvensi harus diformulasikan secara tegas.
    Gugatan rekonvensi pada dasarnya sama dengan gugatan konvensi pada umumnya, yaitu harus memuat adanya identitas, posita dan petitum secara jelas dan tegas. Sehingga jika ada cacat formil, maka majelis hakim berwenang untuk menyatakan bahwa gugatan rekonvensi “tidak dapat diterima” atau N.O.
  2. Pihak yang boleh digugat balik hanya Penggugat.
    Gugatan rekonvensi atau gugatan balik hanya boleh menggugat balik penggugat asal (konvensi) dan tidak boleh menggugat selain dari pada penggugat asal seperti misalnya menggugat Tergugat konvensi lainnya atau bahkan dari luar para pihak Konvensi.
  3. Gugat Balik harus diajukan bersama-sama dengan Jawaban.
    Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dan pada saat Tergugat konvensi memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan setelah memasuki tahap Pembuktian, maka harus dinyatakan “tidak dapat diterima”. Hal ini untuk menjaga hukum acara dapat berjalan dengan tertib dan menghindari adanya iktikad tidak baik dari pihak Tergugat yang ingin mengulur-ulur jalannya persidangan.
  4. Adanya Koneksitas.
    Pasal 132 a dan 132 b HIR maupun pasal 157 dan 158 R.Bg tidak menjelaskan apakah gugatan rekonvensi harus memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi atau tidak, sehingga menimbulkan dua kelompok pendapat yang pro dan yang kontra dengan syarat koneksitas. Namun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan mensyaratkan bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian dan syarat-syarat gugatan rekonvensi. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat senang sekali jika Anda sudi memberikan komentar atau pertanyaan sebagai bahan untuk didiskusikan dengan yang lainnya.

Pengertian, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian

Surat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di Pengadilan. Syarat sahnya surat kuasa insidentil di antaranya adalah:

  • Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara.
  • Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Pengertian ”derajat ketiga” mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.
  • Tidak menerima imbalan jasa atau upah.
  • Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain.
  • Hanya berlaku untuk beracara di Pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk.

B. Prosedur Pembuatan Surat Kuasa Insidentil

Boleh dibilang bahwa surat kuasa insidentil ini hampir sama dengan surat kuasa Istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Bedanya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan.

Dengan demikian, jika melihat dari uraian di atas, maka prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah sebagai berikut:

  • Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;
  • Lalu setelah sampai melapor kepada petugas pengadilan agar diizinkan menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil.
  • Jika diizinkan, maka ketua pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa;
  • Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa dan bagaimana prosedur pembuatan surat kuasa insidentil. Anda dapat melihat contoh suratnya di sini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai artikel ini, mohon share dengan memberikan like, twit atau meninggalkan komentar di bawa ini. Terima kasih.

Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Istimewa

A. Pengertian

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Saking pentingnya, pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris) dan pendapat ini diterima oleh praktisi hukum secara umum. Jadi surat kuasa istimewa baru bisa dikatakan sah secara hukum jika: 1). dibuat dalam bentuk akta autentik (dihadapan notaris) dan 2). harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.

B. Cakupan Surat Kuasa Istimewa

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa surat kuasa istimewa dibuat hanya terbatas pada tindakan yang sangat penting, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Namun dalam kondisi tertentu, hukum tidak bisa juga memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum jika memang yang bersangkutan (in person) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting.

Lalu tindakan hukum seperti apa yang tidak dapat dikuasakan sekalipun dengan menggunakan surat kuasa khusus dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa istimewa? Cakupan atau lingkup tindakan yang dapat diwakilkan dengan kuasa istimewa hanya terbatas pada:

  1. Memindahtangankan benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;
  2. Membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
  3. Mengucapkan sumpah penentu (decesoir eed) atau sumpah tambahan (supletoir eed) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 R.Bg.

Untuk contoh surat kuasa istimewa, silahkan lihat di sini.

C. Bahan Diskusi

Akad nikah adalah sebuah tindakan hukum yang memiliki banyak akibat hukum yang strategis seperti hak keperdataan anak terhadap orang tuanya, hak gono-gini bagi kedua suami isteri, ikut menanggung kewajiban perdata pasangan seperti jika suami berhutang atas kepentingan keluarga, maka isteri juga dapat ditagih dan lain sebagainya. Dalam sebuah akad nikah, sering kita saksikan wali mempelai perempuan mewakilkan akadnya kepada orang lain baik itu kepada petugas KUA ataupun orang lain yang dipercayainya. Pertanyaannya:

  1. Tidakkah seharusnya akad nikah dikategorikan dalam salah satu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan langsung?
  2. Jika Anda setuju, haruskah menggunakan surat kuasa istimewa?

Pertanyaan tersebut sekedar bahan diskusi dan bukan bermaksud untuk memberikan rekomendasi. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Surat Kuasa Khusus

A. Pengertian

Surat kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ada 3 unsur dari pengertian surat kuasa yang dapat kita garis bawahi:

  1. Pertama adalah adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Seperti kuasa pada umumnya, bahwa perikatan yang dibangun oleh pemberi dan penerima kuasa ini tergolong ikatan sepihak, karena meskipun dalam penunjukkannya harus dengan persetujuan penerima kuasa, akan tetapi pemberi kuasa dapat membatalkan perikatan ini kapan saja meskipun tanpa sepersetujuan para pihak kecuali ditentukan lain dalam surat kuasa tersebut.
  2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.
  3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis pada surat kuasa. Artinya, bahwa dalam pembuatan surat kuasa khusus, tindakan-tindakan yang boleh diwakili harus ditulis secara detail dan lengkap sehingga betul-betul nampak tindakan khusus apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

Dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

C. Jenis Surat Kuasa Khusus

Pada penjelasan sebelumnya, diterangkan bahwa surat kuasa umum tidak dapat digunakan mewakili pemberi kuasa untuk beracara di muka persidangan. Namun begitu, tidak juga semua surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa untuk beracara di persidangan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat digunakan dalam persidangan. Oleh karena itulah, saya membagi Surat Kuasa Khusus -dilihat dari peruntukkan atau tujuan pembuatannya – menjadi dua macam:

  1. Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan dalam Persidangan
    Pasal 1795 KUH Perdata menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa tersebut sah sebagai kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus memperhatikan:

    • Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi:

      Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

    • SEMA No 5 tahun 1962 yang intinya bahwa jika surat kuasa khusus dinilai tidak memenuhi syarat, maka dapat disempurnakan dengan memanggil pemberi kuasa untuk menghadap di pengadilan untuk dikonfirmasi tentang kebenaran surat kuasa tersebut;
    • SEMA No 4 tahun 1996 yang intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan atau perkara tertentu dan digunakan di pengadilan tertentu.
  2. Surat Kuasa Khusus yang tidak dapat digunakan dalam Persidangan
    Surat kuasa khusus yang kedua ini meskipun telah disebutkan kekhususannya untuk kepentingan dan bertindak atas nama pemberi kuasa, tetapi tidak disertai dengan persyaratan yang harus dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dapat digunakan di hadapan pengadilan, seperti untuk berperkara di pengadilan X dan untuk perkara Y.
    Surat kuasa khusus ini biasa digunakan untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemberi kuasa seperti menjual, membeli, menyewakan, dan bentuk memindahtangankan barang lainnya.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu surat kuasa khusus, dasar hukum serta macam-macamnya. Semoga bermanfaat dan saya akan senang sekali jika pembaca yang budiman berkenan memberikan koreksi atau feed untuk bahan diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Meskipun kedua bentuk surat kuasa tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, namun sepertinya masih banyak yang bingung perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus terutama mengenai batasan keduanya karena dari beberapa artikel online yang saya baca, masih ada yang salah dalam mengartikan surat kuasa umum.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

  1. Dasar Hukum.
    Dasar hukum surat kuasa umum adalah pasal 1796 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Sedangkan dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

  2. Title/Judul
    Dalam penulisannya, masing-masing surat kuasa harus mencantumkan jenis atau bentuk surat kuasanya. Jadi title surat kuasa khusus adalah: “SURAT KUASA KHUSUS” sedangkan surat kuasa umum: “SURAT KUASA UMUM” atau  bisa juga hanya “SURAT KUASA” saja.
  3. Batasan Kewenangan Penerima Kuasa
    Dua poin penting yang harus digaris bawahi dari pasal 1796 (dasar hukum surat kuasa umum) tersebut di atas adalah: pertama, frasa: “menyangkut pengurusan“. Yahya Harahap mendefinisikan Kuasa Umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan harta kekayaan si pemberi kuasa. Jadi sifatnya hanya mengurusi saja dan tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum atas objek harta pemberi kuasa.
    Contoh kasus: Surat kuasa menggunakan dan merawat rumah pemberi kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa hanya diperbolehkan untuk menggunakan dan merawatnya saja dan tidak diperbolehkan untuk menyewakannya, menjualnya atau meletakkan hipotek di atasnya. Yang perlu dicatat juga, bahwa harta kekayaan juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang memiliki nilai untuk dijual, akan tetapi dokumen-dokumen penting juga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Artinya, pengambilan ijazah, akta cerai, pengurusan pembayaran STNK juga bisa menggunakan surat kuasa umum karena meskipun tidak memiliki nilai jual, tapi dokumen tersebut juga merupakan harta kekayaan pemberi kuasa.
    Kedua, Frasa “diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas” ini menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan atas harta kekayaan dan atau kepentingan pemberi kuasa yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti membuat akta perdamaian, memindahtangankan, tidak boleh menggunakan surat kuasa umum.
    Contoh kasus: surat kuasa penandatanganan akta jual beli, surat kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di persidangan dan lain sebagainya harus menggunakan surat kuasa khusus.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, semoga bermanfaat dan saya akan sangat senang sekali jika pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar untuk saran atau feed diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Jenis atau Macam-macam dan Fungsi Surat Kuasa

Melanjutkan artikel sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang Jenis-jenis atau macam-macam surat kuasa berikut dengan fungsinya. Ada setidaknya 5 surat kuasa yang saya pahami selama ini. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri karena tujuan pembuatannya dan fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang bisa atau yang memang dibuat untuk digunakan di dalam proses persidangan dan ada juga yang tidak bisa digunakan dalam proses persidangan sama sekali.

Jenis-jenis dan Fungsi Surat Kuasa

  1. Kuasa Umum
    Pasal 1796 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Pasal tersebut di atas memberikan batasan secara tegas tentang cakupan kuasa umum yang hanya bisa digunakan terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindahtangankan barang, membuat suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu, surat kuasa umum ini tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan.

  2. Kuasa Khusus
    Pasal 1975 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

    Dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus pengacara dalam mewakili kliennya di persidangan, maka dalam surat khususnya tersebut harus disebutkan secara rinci, seperti membuat dan mengajukan gugatan, replik, mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, dan seterusnya.
    Atau contoh lainnya dalam penandatanganan akta jual beli tanah, maka harus disebut secara khusus bahwa penerima kuasa akan mewakili pemberi kuasa dalam menandatangani akta jual beli.

  3. Kuasa Istimewa
    Kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini.
  4. Kuasa Perantara
    Dasar hukumnya adalah pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Kuasa Insidentil
    Yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga) dengan principal untuk beracara di Pengadilan setelah mendapatkan izin dari ketua Pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidetil dalam waktu satu tahun ke belakang.

Semoga bermanfaat. Saya akan merasa senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk memberikan masukkan dan berdiskusi di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Sifat dan Masa Berlaku Surat Kuasa secara Umum

Surat kuasa merupakan salah satu hal sering kita dengar dan jumpai baik dalam praktik peradilan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh hukum bagi seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan sebuah perbuatan atau tindakan hukum secara langsung dan lebih memilih untuk menunjuk orang lain untuk melakukannya. Kesalahan dalam membuat surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dapat berakibat pada surat gugatan atau akad/transaksi menjadi tidak sah. Lebih lanjut lagi, dalam kaitannya dengan surat gugatan yang tidak sah karena surat kuasanya tidak sah, jika diteruskan, maka semua runtutan pemeriksaan perkaranya juga tidak sah.

A. Pengertian

Pengertian surat kuasa secara umum dapat dilihat pada pasal 1792 KUH Perdata:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Jika dipahami secara literal, maka setidaknya ada 3 unsur yang perlu digaris bawahi dalam pengertian tersebut, yaitu: pemberi kuasa, penerima kuasa dan untuk menyelenggarakan suatu urusan (yang telah ditentukan). Frasa “untuk dan atas namanya” berarti bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa semata-mata adalah untuk kepentingan si pemberi kuasa.

B. Sifat Surat Kuasa

  1. Kuasa adalah wakil penuh dari Pemberi Kuasa
    Artinya, bahwa dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka terjadi hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan konsekuensi bahwa penerima kuasa menerima hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Dan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa tersebut mengikat terhadap Pemberi Kuasa – sepanjang – tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikan. Jadi pemberi kuasa tidak bisa lari dari tanggung jawab dan melimpahkannya kepada penerima kuasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual
    Artinya adalah bahwa pemberian kuasa ini harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang tegas dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, di bawah tangan atau secara lisan kecuali dalam surat kuasa khusus yang dalam pelaksanaanya harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus dan tidak bisa hanya secara lisan saja.
  3. Bersifat Terbatas (kontraktual)
    Artinya bahwa tindakan hukum penerima kuasa yang mengikat kepada pemberi kuasa hanyalah terbatas pada apa-apa yang dimandatkan oleh pemberi kuasa. Sehingga jika penerima kuasa melakukan tindakan yang di luar yang telah diberikan, maka menjadi tanggung jawab si penerima kuasa itu sendiri.

C. Masa Berlaku Surat Kuasa

Jika saya umpamakan, kedudukan Pemberi Kuasa itu seperti Raja dan Penerima kuasa hanyalah seperti prajurit karena pemberi kuasa berhak mencabut kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak (tanpa diperlukan persetujuan dari penerima kuasa) baik itu secara lisan atau tertulis atau dengan meminta kembali surat kuasa ataupun secara diam-diam dengan menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang baru. Jadi jika ada 2 kuasa hukum dari law firm berbeda sama-sama datang di persidangan dan mengaku mendapatkan kuasa dari imperson dalam perkara yang sama, maka yang bisa jadi bahwa imperson telah mencabut kuasa hukum yang tanggal surat kuasanya lebih dahulu dibuat. Oleh karena itu juga, tanda tangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya suatu surat kuasa.

Semoga bermanfaat dan jika saya akan senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk mengoreksi atau berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Referensi:

  • M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika.