Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Istimewa

A. Pengertian

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Saking pentingnya, pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris) dan pendapat ini diterima oleh praktisi hukum secara umum. Jadi surat kuasa istimewa baru bisa dikatakan sah secara hukum jika: 1). dibuat dalam bentuk akta autentik (dihadapan notaris) dan 2). harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.

B. Cakupan Surat Kuasa Istimewa

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa surat kuasa istimewa dibuat hanya terbatas pada tindakan yang sangat penting, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Namun dalam kondisi tertentu, hukum tidak bisa juga memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum jika memang yang bersangkutan (in person) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting.

Lalu tindakan hukum seperti apa yang tidak dapat dikuasakan sekalipun dengan menggunakan surat kuasa khusus dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa istimewa? Cakupan atau lingkup tindakan yang dapat diwakilkan dengan kuasa istimewa hanya terbatas pada:

  1. Memindahtangankan benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;
  2. Membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
  3. Mengucapkan sumpah penentu (decesoir eed) atau sumpah tambahan (supletoir eed) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 R.Bg.

Untuk contoh surat kuasa istimewa, silahkan lihat di sini.

C. Bahan Diskusi

Akad nikah adalah sebuah tindakan hukum yang memiliki banyak akibat hukum yang strategis seperti hak keperdataan anak terhadap orang tuanya, hak gono-gini bagi kedua suami isteri, ikut menanggung kewajiban perdata pasangan seperti jika suami berhutang atas kepentingan keluarga, maka isteri juga dapat ditagih dan lain sebagainya. Dalam sebuah akad nikah, sering kita saksikan wali mempelai perempuan mewakilkan akadnya kepada orang lain baik itu kepada petugas KUA ataupun orang lain yang dipercayainya. Pertanyaannya:

  1. Tidakkah seharusnya akad nikah dikategorikan dalam salah satu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan langsung?
  2. Jika Anda setuju, haruskah menggunakan surat kuasa istimewa?

Pertanyaan tersebut sekedar bahan diskusi dan bukan bermaksud untuk memberikan rekomendasi. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

About Rahmat Raharjo

Hakim di PA Lewoleba, hobi tenis and ngeblog dengan tujuan untuk sharing dan belajar.
Tagged , . Bookmark the permalink.