Pengertian, Sifat dan Masa Berlaku Surat Kuasa secara Umum

Surat kuasa merupakan salah satu hal sering kita dengar dan jumpai baik dalam praktik peradilan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh hukum bagi seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan sebuah perbuatan atau tindakan hukum secara langsung dan lebih memilih untuk menunjuk orang lain untuk melakukannya. Kesalahan dalam membuat surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dapat berakibat pada surat gugatan atau akad/transaksi menjadi tidak sah. Lebih lanjut lagi, dalam kaitannya dengan surat gugatan yang tidak sah karena surat kuasanya tidak sah, jika diteruskan, maka semua runtutan pemeriksaan perkaranya juga tidak sah.

A. Pengertian

Pengertian surat kuasa secara umum dapat dilihat pada pasal 1792 KUH Perdata:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Jika dipahami secara literal, maka setidaknya ada 3 unsur yang perlu digaris bawahi dalam pengertian tersebut, yaitu: pemberi kuasa, penerima kuasa dan untuk menyelenggarakan suatu urusan (yang telah ditentukan). Frasa “untuk dan atas namanya” berarti bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa semata-mata adalah untuk kepentingan si pemberi kuasa.

B. Sifat Surat Kuasa

  1. Kuasa adalah wakil penuh dari Pemberi Kuasa
    Artinya, bahwa dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka terjadi hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan konsekuensi bahwa penerima kuasa menerima hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Dan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa tersebut mengikat terhadap Pemberi Kuasa – sepanjang – tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikan. Jadi pemberi kuasa tidak bisa lari dari tanggung jawab dan melimpahkannya kepada penerima kuasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual
    Artinya adalah bahwa pemberian kuasa ini harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang tegas dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, di bawah tangan atau secara lisan kecuali dalam surat kuasa khusus yang dalam pelaksanaanya harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus dan tidak bisa hanya secara lisan saja.
  3. Bersifat Terbatas (kontraktual)
    Artinya bahwa tindakan hukum penerima kuasa yang mengikat kepada pemberi kuasa hanyalah terbatas pada apa-apa yang dimandatkan oleh pemberi kuasa. Sehingga jika penerima kuasa melakukan tindakan yang di luar yang telah diberikan, maka menjadi tanggung jawab si penerima kuasa itu sendiri.

C. Masa Berlaku Surat Kuasa

Jika saya umpamakan, kedudukan Pemberi Kuasa itu seperti Raja dan Penerima kuasa hanyalah seperti prajurit karena pemberi kuasa berhak mencabut kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak (tanpa diperlukan persetujuan dari penerima kuasa) baik itu secara lisan atau tertulis atau dengan meminta kembali surat kuasa ataupun secara diam-diam dengan menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang baru. Jadi jika ada 2 kuasa hukum dari law firm berbeda sama-sama datang di persidangan dan mengaku mendapatkan kuasa dari imperson dalam perkara yang sama, maka yang bisa jadi bahwa imperson telah mencabut kuasa hukum yang tanggal surat kuasanya lebih dahulu dibuat. Oleh karena itu juga, tanda tangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya suatu surat kuasa.

Semoga bermanfaat dan jika saya akan senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk mengoreksi atau berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Referensi:

  • M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika.

About Rahmat Raharjo

Hakim di PA Lewoleba, hobi tenis and ngeblog dengan tujuan untuk sharing dan belajar.
Tagged , , . Bookmark the permalink.