Pengertian, Jenis dan Upaya Hukum Putusan Sela

A. Pengertian Putusan Sela

Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR/196 RBg/48 Rv adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.((Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.253 )) Jadi karena hanya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

B. Jenis Putusan Sela

Dalam praktik ada beberapa jenis putusan sela:

  1. Putusan Prepatoir
    Adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan (preparation) untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dengan menetapkan tahapan-tahapan persidangan berikut dengan jadwal sidangnya yang harus dipatuhi oleh para pihak. Putusan ini memang jarang dijatuhkan karena biasanya majelis hakim lebih memilih untuk mengikuti saja alur persidangan sesuai standar hukum acara berdasar kesiapan para pihak dalam mengajukan jawab jinawab, alat-alat bukti hingga kesimpulan.
  2. Putusan Interlocutoir
    Adalah putusan khusus yang berisi berbagai macam perintah majelis hakim agar sebuah persidangan dapat berjalan dengan baik atau agar majelis hakim bisa mendapatkan kejelasan dan keyakinan secara lebih mendalam. Seperti putusan sela yang berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli (Vide 154 HIR), memerintahkan pemeriksaan setempat, memerintahkan sumpah penentu (seperti sumpah li’an, Vide 127 KHI) atau sumpah tambahan (seperti untuk melengkapi alat bukti) dan lain sebagainya.
  3. Putusan Insidentil
    Adalah putusan sela yag berkaitan langsung dengan gugatan insidentil (memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri (intervensi) dalam perkara yang sedang berlangsung) dan pada hal yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan. Artinya, jika permohonan sita jaminan dikabulkan oleh majelis hakim, maka Majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon sita untuk membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul dari akibat adanya penyitaan (vide Pasal 722 Rv).
  4. Putusan Provisi
    Adalah putusan sela yang bersifat sementara (interim award) yang berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk sementara waktu menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan dan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara serta berdasar atau berawal dari gugatan provisi.
    Contohnya adalah putusan sela yang memerintahkan penghentian penggarapan lahan kebun yang menjadi objek sengketa sampai dengan putusan akhir dibacakan atau dalam perkara perceraian yaitu memberi izin kepada istri untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan suami jika dinilai keselamatan istri terancam. Dengan izin ini, maka istri tidak bisa dinyatakan nusyuz meskipun meninggalkan suami dan kewajibannya sebagai istri tanpa seizin dan sepengetahuan suami.

C. Tehnis dan Upaya Hukum Putusan Sela

Pada prinsipnya, putusan yang bisa dibanding hanyalah putusan akhir (Vide Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura).((M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 429)) Sedangkan yang bukan putusan akhir seperti putusan sela:

  • hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
  • Oleh karena itu, terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Prinsip di atas berlaku untuk semua jenis putusan sela. Jadi jika ada pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding terhadap putusan sela – seperti putusan sela terhadap kewenangan mengadili – maka para pihak harus menunggu sampai putusan akhir dibacakan baru bisa mengajukan banding beserta dengan putusan akhir sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap.

Demikianlah penjelasan singkat tentang putusan sela. Semoga bermanfaat. Menurut pembaca yang budiman, putusan sela berupa kewenangan mengadili termasuk jenis putusan sela yang mana? Silahkan beri jawaban dan tentu alasannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Surat Kuasa Khusus

A. Pengertian

Surat kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ada 3 unsur dari pengertian surat kuasa yang dapat kita garis bawahi:

  1. Pertama adalah adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Seperti kuasa pada umumnya, bahwa perikatan yang dibangun oleh pemberi dan penerima kuasa ini tergolong ikatan sepihak, karena meskipun dalam penunjukkannya harus dengan persetujuan penerima kuasa, akan tetapi pemberi kuasa dapat membatalkan perikatan ini kapan saja meskipun tanpa sepersetujuan para pihak kecuali ditentukan lain dalam surat kuasa tersebut.
  2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.
  3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis pada surat kuasa. Artinya, bahwa dalam pembuatan surat kuasa khusus, tindakan-tindakan yang boleh diwakili harus ditulis secara detail dan lengkap sehingga betul-betul nampak tindakan khusus apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

Dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

C. Jenis Surat Kuasa Khusus

Pada penjelasan sebelumnya, diterangkan bahwa surat kuasa umum tidak dapat digunakan mewakili pemberi kuasa untuk beracara di muka persidangan. Namun begitu, tidak juga semua surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa untuk beracara di persidangan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat digunakan dalam persidangan. Oleh karena itulah, saya membagi Surat Kuasa Khusus -dilihat dari peruntukkan atau tujuan pembuatannya – menjadi dua macam:

  1. Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan dalam Persidangan
    Pasal 1795 KUH Perdata menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa tersebut sah sebagai kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus memperhatikan:

    • Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi:

      Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

    • SEMA No 5 tahun 1962 yang intinya bahwa jika surat kuasa khusus dinilai tidak memenuhi syarat, maka dapat disempurnakan dengan memanggil pemberi kuasa untuk menghadap di pengadilan untuk dikonfirmasi tentang kebenaran surat kuasa tersebut;
    • SEMA No 4 tahun 1996 yang intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan atau perkara tertentu dan digunakan di pengadilan tertentu.
  2. Surat Kuasa Khusus yang tidak dapat digunakan dalam Persidangan
    Surat kuasa khusus yang kedua ini meskipun telah disebutkan kekhususannya untuk kepentingan dan bertindak atas nama pemberi kuasa, tetapi tidak disertai dengan persyaratan yang harus dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dapat digunakan di hadapan pengadilan, seperti untuk berperkara di pengadilan X dan untuk perkara Y.
    Surat kuasa khusus ini biasa digunakan untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemberi kuasa seperti menjual, membeli, menyewakan, dan bentuk memindahtangankan barang lainnya.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu surat kuasa khusus, dasar hukum serta macam-macamnya. Semoga bermanfaat dan saya akan senang sekali jika pembaca yang budiman berkenan memberikan koreksi atau feed untuk bahan diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Jenis atau Macam-macam dan Fungsi Surat Kuasa

Melanjutkan artikel sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang Jenis-jenis atau macam-macam surat kuasa berikut dengan fungsinya. Ada setidaknya 5 surat kuasa yang saya pahami selama ini. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri karena tujuan pembuatannya dan fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang bisa atau yang memang dibuat untuk digunakan di dalam proses persidangan dan ada juga yang tidak bisa digunakan dalam proses persidangan sama sekali.

Jenis-jenis dan Fungsi Surat Kuasa

  1. Kuasa Umum
    Pasal 1796 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Pasal tersebut di atas memberikan batasan secara tegas tentang cakupan kuasa umum yang hanya bisa digunakan terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindahtangankan barang, membuat suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu, surat kuasa umum ini tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan.

  2. Kuasa Khusus
    Pasal 1975 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

    Dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus pengacara dalam mewakili kliennya di persidangan, maka dalam surat khususnya tersebut harus disebutkan secara rinci, seperti membuat dan mengajukan gugatan, replik, mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, dan seterusnya.
    Atau contoh lainnya dalam penandatanganan akta jual beli tanah, maka harus disebut secara khusus bahwa penerima kuasa akan mewakili pemberi kuasa dalam menandatangani akta jual beli.

  3. Kuasa Istimewa
    Kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini.
  4. Kuasa Perantara
    Dasar hukumnya adalah pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Kuasa Insidentil
    Yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga) dengan principal untuk beracara di Pengadilan setelah mendapatkan izin dari ketua Pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidetil dalam waktu satu tahun ke belakang.

Semoga bermanfaat. Saya akan merasa senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk memberikan masukkan dan berdiskusi di bawah ini. Terima kasih.