Pengertian, Manfaat dan Syarat Gugatan Rekonvensi

A. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Menurut pasal 132 a ayat (2) HIR, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pengajuan gugatan tersebut harus diajukan pada saat proses pemeriksaan gugatan Penggugat berlangsung, atau tepatnya diajukan pada saat tergugat menyampaikan jawaban terhadap surat gugatan penggugat.

Definisi serupa juga ditegaskan dalam pasal 244 Rv yang menyatakan bahwa yang dimaksud gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dalam praktik peradilan, gugatan rekonvensi lebih familiar dengan istilah gugatan balik daripada gugatan balasan.

B. Tujuan, Manfaat atau Keuntungan Gugatan Rekonvensi

Lalu apa sebenarnya tujuan atau manfaat hukum acara memperbolehkan gugatan rekonvensi? Mengapa tidak diajukan secara terpisah atau tersendiri dalam satu perkara yang baru? Berikut adalah beberapa alasannya:

  1. Menghindari Putusan yang saling bertentangan.
  2. Menghemat Biaya dan Waktu.
  3. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana.

C. Syarat Gugatan Rekonvensi

  1. Gugatan Rekonvensi harus diformulasikan secara tegas.
    Gugatan rekonvensi pada dasarnya sama dengan gugatan konvensi pada umumnya, yaitu harus memuat adanya identitas, posita dan petitum secara jelas dan tegas. Sehingga jika ada cacat formil, maka majelis hakim berwenang untuk menyatakan bahwa gugatan rekonvensi “tidak dapat diterima” atau N.O.
  2. Pihak yang boleh digugat balik hanya Penggugat.
    Gugatan rekonvensi atau gugatan balik hanya boleh menggugat balik penggugat asal (konvensi) dan tidak boleh menggugat selain dari pada penggugat asal seperti misalnya menggugat Tergugat konvensi lainnya atau bahkan dari luar para pihak Konvensi.
  3. Gugat Balik harus diajukan bersama-sama dengan Jawaban.
    Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dan pada saat Tergugat konvensi memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan setelah memasuki tahap Pembuktian, maka harus dinyatakan “tidak dapat diterima”. Hal ini untuk menjaga hukum acara dapat berjalan dengan tertib dan menghindari adanya iktikad tidak baik dari pihak Tergugat yang ingin mengulur-ulur jalannya persidangan.
  4. Adanya Koneksitas.
    Pasal 132 a dan 132 b HIR maupun pasal 157 dan 158 R.Bg tidak menjelaskan apakah gugatan rekonvensi harus memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi atau tidak, sehingga menimbulkan dua kelompok pendapat yang pro dan yang kontra dengan syarat koneksitas. Namun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan mensyaratkan bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian dan syarat-syarat gugatan rekonvensi. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat senang sekali jika Anda sudi memberikan komentar atau pertanyaan sebagai bahan untuk didiskusikan dengan yang lainnya.

Pengertian, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian

Surat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di Pengadilan. Syarat sahnya surat kuasa insidentil di antaranya adalah:

  • Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara.
  • Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Pengertian ”derajat ketiga” mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.
  • Tidak menerima imbalan jasa atau upah.
  • Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain.
  • Hanya berlaku untuk beracara di Pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk.

B. Prosedur Pembuatan Surat Kuasa Insidentil

Boleh dibilang bahwa surat kuasa insidentil ini hampir sama dengan surat kuasa Istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Bedanya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan.

Dengan demikian, jika melihat dari uraian di atas, maka prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah sebagai berikut:

  • Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;
  • Lalu setelah sampai melapor kepada petugas pengadilan agar diizinkan menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil.
  • Jika diizinkan, maka ketua pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa;
  • Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa dan bagaimana prosedur pembuatan surat kuasa insidentil. Anda dapat melihat contoh suratnya di sini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai artikel ini, mohon share dengan memberikan like, twit atau meninggalkan komentar di bawa ini. Terima kasih.

Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Istimewa

A. Pengertian

Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Saking pentingnya, pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta notaris) dan pendapat ini diterima oleh praktisi hukum secara umum. Jadi surat kuasa istimewa baru bisa dikatakan sah secara hukum jika: 1). dibuat dalam bentuk akta autentik (dihadapan notaris) dan 2). harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa.

B. Cakupan Surat Kuasa Istimewa

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa surat kuasa istimewa dibuat hanya terbatas pada tindakan yang sangat penting, yang pada prinsipnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri dan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain meskipun menggunakan surat kuasa khusus. Namun dalam kondisi tertentu, hukum tidak bisa juga memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum jika memang yang bersangkutan (in person) berhalangan hadir seperti karena sakit keras atau yang bersangkutan berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan penting.

Lalu tindakan hukum seperti apa yang tidak dapat dikuasakan sekalipun dengan menggunakan surat kuasa khusus dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa istimewa? Cakupan atau lingkup tindakan yang dapat diwakilkan dengan kuasa istimewa hanya terbatas pada:

  1. Memindahtangankan benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;
  2. Membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
  3. Mengucapkan sumpah penentu (decesoir eed) atau sumpah tambahan (supletoir eed) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 R.Bg.

Untuk contoh surat kuasa istimewa, silahkan lihat di sini.

C. Bahan Diskusi

Akad nikah adalah sebuah tindakan hukum yang memiliki banyak akibat hukum yang strategis seperti hak keperdataan anak terhadap orang tuanya, hak gono-gini bagi kedua suami isteri, ikut menanggung kewajiban perdata pasangan seperti jika suami berhutang atas kepentingan keluarga, maka isteri juga dapat ditagih dan lain sebagainya. Dalam sebuah akad nikah, sering kita saksikan wali mempelai perempuan mewakilkan akadnya kepada orang lain baik itu kepada petugas KUA ataupun orang lain yang dipercayainya. Pertanyaannya:

  1. Tidakkah seharusnya akad nikah dikategorikan dalam salah satu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan langsung?
  2. Jika Anda setuju, haruskah menggunakan surat kuasa istimewa?

Pertanyaan tersebut sekedar bahan diskusi dan bukan bermaksud untuk memberikan rekomendasi. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Surat Kuasa Khusus

A. Pengertian

Surat kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ada 3 unsur dari pengertian surat kuasa yang dapat kita garis bawahi:

  1. Pertama adalah adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Seperti kuasa pada umumnya, bahwa perikatan yang dibangun oleh pemberi dan penerima kuasa ini tergolong ikatan sepihak, karena meskipun dalam penunjukkannya harus dengan persetujuan penerima kuasa, akan tetapi pemberi kuasa dapat membatalkan perikatan ini kapan saja meskipun tanpa sepersetujuan para pihak kecuali ditentukan lain dalam surat kuasa tersebut.
  2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.
  3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis pada surat kuasa. Artinya, bahwa dalam pembuatan surat kuasa khusus, tindakan-tindakan yang boleh diwakili harus ditulis secara detail dan lengkap sehingga betul-betul nampak tindakan khusus apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

Dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

C. Jenis Surat Kuasa Khusus

Pada penjelasan sebelumnya, diterangkan bahwa surat kuasa umum tidak dapat digunakan mewakili pemberi kuasa untuk beracara di muka persidangan. Namun begitu, tidak juga semua surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa untuk beracara di persidangan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat digunakan dalam persidangan. Oleh karena itulah, saya membagi Surat Kuasa Khusus -dilihat dari peruntukkan atau tujuan pembuatannya – menjadi dua macam:

  1. Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan dalam Persidangan
    Pasal 1795 KUH Perdata menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa tersebut sah sebagai kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus memperhatikan:

    • Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi:

      Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

    • SEMA No 5 tahun 1962 yang intinya bahwa jika surat kuasa khusus dinilai tidak memenuhi syarat, maka dapat disempurnakan dengan memanggil pemberi kuasa untuk menghadap di pengadilan untuk dikonfirmasi tentang kebenaran surat kuasa tersebut;
    • SEMA No 4 tahun 1996 yang intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan atau perkara tertentu dan digunakan di pengadilan tertentu.
  2. Surat Kuasa Khusus yang tidak dapat digunakan dalam Persidangan
    Surat kuasa khusus yang kedua ini meskipun telah disebutkan kekhususannya untuk kepentingan dan bertindak atas nama pemberi kuasa, tetapi tidak disertai dengan persyaratan yang harus dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dapat digunakan di hadapan pengadilan, seperti untuk berperkara di pengadilan X dan untuk perkara Y.
    Surat kuasa khusus ini biasa digunakan untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemberi kuasa seperti menjual, membeli, menyewakan, dan bentuk memindahtangankan barang lainnya.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu surat kuasa khusus, dasar hukum serta macam-macamnya. Semoga bermanfaat dan saya akan senang sekali jika pembaca yang budiman berkenan memberikan koreksi atau feed untuk bahan diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Sifat dan Masa Berlaku Surat Kuasa secara Umum

Surat kuasa merupakan salah satu hal sering kita dengar dan jumpai baik dalam praktik peradilan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh hukum bagi seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan sebuah perbuatan atau tindakan hukum secara langsung dan lebih memilih untuk menunjuk orang lain untuk melakukannya. Kesalahan dalam membuat surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dapat berakibat pada surat gugatan atau akad/transaksi menjadi tidak sah. Lebih lanjut lagi, dalam kaitannya dengan surat gugatan yang tidak sah karena surat kuasanya tidak sah, jika diteruskan, maka semua runtutan pemeriksaan perkaranya juga tidak sah.

A. Pengertian

Pengertian surat kuasa secara umum dapat dilihat pada pasal 1792 KUH Perdata:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Jika dipahami secara literal, maka setidaknya ada 3 unsur yang perlu digaris bawahi dalam pengertian tersebut, yaitu: pemberi kuasa, penerima kuasa dan untuk menyelenggarakan suatu urusan (yang telah ditentukan). Frasa “untuk dan atas namanya” berarti bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa semata-mata adalah untuk kepentingan si pemberi kuasa.

B. Sifat Surat Kuasa

  1. Kuasa adalah wakil penuh dari Pemberi Kuasa
    Artinya, bahwa dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka terjadi hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan konsekuensi bahwa penerima kuasa menerima hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Dan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa tersebut mengikat terhadap Pemberi Kuasa – sepanjang – tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikan. Jadi pemberi kuasa tidak bisa lari dari tanggung jawab dan melimpahkannya kepada penerima kuasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual
    Artinya adalah bahwa pemberian kuasa ini harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang tegas dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, di bawah tangan atau secara lisan kecuali dalam surat kuasa khusus yang dalam pelaksanaanya harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus dan tidak bisa hanya secara lisan saja.
  3. Bersifat Terbatas (kontraktual)
    Artinya bahwa tindakan hukum penerima kuasa yang mengikat kepada pemberi kuasa hanyalah terbatas pada apa-apa yang dimandatkan oleh pemberi kuasa. Sehingga jika penerima kuasa melakukan tindakan yang di luar yang telah diberikan, maka menjadi tanggung jawab si penerima kuasa itu sendiri.

C. Masa Berlaku Surat Kuasa

Jika saya umpamakan, kedudukan Pemberi Kuasa itu seperti Raja dan Penerima kuasa hanyalah seperti prajurit karena pemberi kuasa berhak mencabut kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak (tanpa diperlukan persetujuan dari penerima kuasa) baik itu secara lisan atau tertulis atau dengan meminta kembali surat kuasa ataupun secara diam-diam dengan menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang baru. Jadi jika ada 2 kuasa hukum dari law firm berbeda sama-sama datang di persidangan dan mengaku mendapatkan kuasa dari imperson dalam perkara yang sama, maka yang bisa jadi bahwa imperson telah mencabut kuasa hukum yang tanggal surat kuasanya lebih dahulu dibuat. Oleh karena itu juga, tanda tangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya suatu surat kuasa.

Semoga bermanfaat dan jika saya akan senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk mengoreksi atau berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Referensi:

  • M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika.