Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim jika dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

  1. Putusan Akhir (eind vonnis)
    Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung).
  2. Putusan Sela (tussen vonnis)
    Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Jika ditelaah lebih jauh dari berbagai sisi, maka ada perbedaan mendasar dari kedua jenis putusan ini. Dan kita harus mampu membedakannya dengan baik karena hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penguasaan hukum acara perdata kita.

Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

  1. Putusan Akhir dapat berdiri sendiri, Sedangkan sela tidak.
    Putusan sela selalu dijatuhkan sebelum putusan akhir dan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Oleh karenanya tidak mungkin ada putusan sela tanpa ada putusan akhir. Dalam hal ada eksepsi kewenangan misalnya, jika eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh hakim, maka hakim bisa menggunakan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Tapi jika eksepsinya diterima, maka hakim harus langsung menggunakan putusan akhir yang menyatakan bahwa pengadilan pemeriksa perkara tersebut tidak berwenang dan tidak perlu membuat putusan sela terlebih dahulu.
  2. Putusan Akhir Mengakhiri Perkara, sedangkan sela tidak.
    Putusan sela hanya bersifat membantu memperlancar jalannya persidangan agar sampai pada putusan akhir. Seperti putusan sela untuk memerintahkan salah satu pihak atau kedua-duanya untuk mengucapkan sumpah baik sumpah penentu maupun sumpah tambahan. Sumpah penentu dalam pengadilan Agama adalah seperti sumpah li’an. Sedangkan sumpah tambahan adalah sumpah yang ditujukan untuk melengkapi alat bukti yang ada karena kurang secara formil atau materiil. Secara formil artinya, alat bukti saksi misalnya hanya 1 orang, karena secara formil minimal harus 2 orang, maka bisa ditambah dengan sumpah tambahan. Sedangkan secara materiil artinya, jika alat bukti saksi sudah 2 orang misalnya, akan tetapi ada keterangan penting yang tidak diketahui oleh salah seorang saksi, maka bisa diperintahkan sumpah tambahan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan putusan sela dengan putusan akhir. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat berterima kasih jika para pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar atau feed untuk diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Meskipun kedua bentuk surat kuasa tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, namun sepertinya masih banyak yang bingung perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus terutama mengenai batasan keduanya karena dari beberapa artikel online yang saya baca, masih ada yang salah dalam mengartikan surat kuasa umum.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

  1. Dasar Hukum.
    Dasar hukum surat kuasa umum adalah pasal 1796 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Sedangkan dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

  2. Title/Judul
    Dalam penulisannya, masing-masing surat kuasa harus mencantumkan jenis atau bentuk surat kuasanya. Jadi title surat kuasa khusus adalah: “SURAT KUASA KHUSUS” sedangkan surat kuasa umum: “SURAT KUASA UMUM” atau  bisa juga hanya “SURAT KUASA” saja.
  3. Batasan Kewenangan Penerima Kuasa
    Dua poin penting yang harus digaris bawahi dari pasal 1796 (dasar hukum surat kuasa umum) tersebut di atas adalah: pertama, frasa: “menyangkut pengurusan“. Yahya Harahap mendefinisikan Kuasa Umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan harta kekayaan si pemberi kuasa. Jadi sifatnya hanya mengurusi saja dan tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum atas objek harta pemberi kuasa.
    Contoh kasus: Surat kuasa menggunakan dan merawat rumah pemberi kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa hanya diperbolehkan untuk menggunakan dan merawatnya saja dan tidak diperbolehkan untuk menyewakannya, menjualnya atau meletakkan hipotek di atasnya. Yang perlu dicatat juga, bahwa harta kekayaan juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang memiliki nilai untuk dijual, akan tetapi dokumen-dokumen penting juga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Artinya, pengambilan ijazah, akta cerai, pengurusan pembayaran STNK juga bisa menggunakan surat kuasa umum karena meskipun tidak memiliki nilai jual, tapi dokumen tersebut juga merupakan harta kekayaan pemberi kuasa.
    Kedua, Frasa “diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas” ini menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan atas harta kekayaan dan atau kepentingan pemberi kuasa yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti membuat akta perdamaian, memindahtangankan, tidak boleh menggunakan surat kuasa umum.
    Contoh kasus: surat kuasa penandatanganan akta jual beli, surat kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di persidangan dan lain sebagainya harus menggunakan surat kuasa khusus.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, semoga bermanfaat dan saya akan sangat senang sekali jika pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar untuk saran atau feed diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.