Pengertian, Jenis dan Upaya Hukum Putusan Sela

A. Pengertian Putusan Sela

Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR/196 RBg/48 Rv adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.((Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.253 )) Jadi karena hanya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

B. Jenis Putusan Sela

Dalam praktik ada beberapa jenis putusan sela:

  1. Putusan Prepatoir
    Adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan (preparation) untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dengan menetapkan tahapan-tahapan persidangan berikut dengan jadwal sidangnya yang harus dipatuhi oleh para pihak. Putusan ini memang jarang dijatuhkan karena biasanya majelis hakim lebih memilih untuk mengikuti saja alur persidangan sesuai standar hukum acara berdasar kesiapan para pihak dalam mengajukan jawab jinawab, alat-alat bukti hingga kesimpulan.
  2. Putusan Interlocutoir
    Adalah putusan khusus yang berisi berbagai macam perintah majelis hakim agar sebuah persidangan dapat berjalan dengan baik atau agar majelis hakim bisa mendapatkan kejelasan dan keyakinan secara lebih mendalam. Seperti putusan sela yang berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli (Vide 154 HIR), memerintahkan pemeriksaan setempat, memerintahkan sumpah penentu (seperti sumpah li’an, Vide 127 KHI) atau sumpah tambahan (seperti untuk melengkapi alat bukti) dan lain sebagainya.
  3. Putusan Insidentil
    Adalah putusan sela yag berkaitan langsung dengan gugatan insidentil (memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri (intervensi) dalam perkara yang sedang berlangsung) dan pada hal yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan. Artinya, jika permohonan sita jaminan dikabulkan oleh majelis hakim, maka Majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon sita untuk membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul dari akibat adanya penyitaan (vide Pasal 722 Rv).
  4. Putusan Provisi
    Adalah putusan sela yang bersifat sementara (interim award) yang berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk sementara waktu menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan dan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara serta berdasar atau berawal dari gugatan provisi.
    Contohnya adalah putusan sela yang memerintahkan penghentian penggarapan lahan kebun yang menjadi objek sengketa sampai dengan putusan akhir dibacakan atau dalam perkara perceraian yaitu memberi izin kepada istri untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan suami jika dinilai keselamatan istri terancam. Dengan izin ini, maka istri tidak bisa dinyatakan nusyuz meskipun meninggalkan suami dan kewajibannya sebagai istri tanpa seizin dan sepengetahuan suami.

C. Tehnis dan Upaya Hukum Putusan Sela

Pada prinsipnya, putusan yang bisa dibanding hanyalah putusan akhir (Vide Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura).((M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 429)) Sedangkan yang bukan putusan akhir seperti putusan sela:

  • hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
  • Oleh karena itu, terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Prinsip di atas berlaku untuk semua jenis putusan sela. Jadi jika ada pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding terhadap putusan sela – seperti putusan sela terhadap kewenangan mengadili – maka para pihak harus menunggu sampai putusan akhir dibacakan baru bisa mengajukan banding beserta dengan putusan akhir sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap.

Demikianlah penjelasan singkat tentang putusan sela. Semoga bermanfaat. Menurut pembaca yang budiman, putusan sela berupa kewenangan mengadili termasuk jenis putusan sela yang mana? Silahkan beri jawaban dan tentu alasannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim jika dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

  1. Putusan Akhir (eind vonnis)
    Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung).
  2. Putusan Sela (tussen vonnis)
    Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Jika ditelaah lebih jauh dari berbagai sisi, maka ada perbedaan mendasar dari kedua jenis putusan ini. Dan kita harus mampu membedakannya dengan baik karena hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan penguasaan hukum acara perdata kita.

Perbedaan Putusan Sela dan Putusan Akhir

  1. Putusan Akhir dapat berdiri sendiri, Sedangkan sela tidak.
    Putusan sela selalu dijatuhkan sebelum putusan akhir dan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Oleh karenanya tidak mungkin ada putusan sela tanpa ada putusan akhir. Dalam hal ada eksepsi kewenangan misalnya, jika eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh hakim, maka hakim bisa menggunakan putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Tapi jika eksepsinya diterima, maka hakim harus langsung menggunakan putusan akhir yang menyatakan bahwa pengadilan pemeriksa perkara tersebut tidak berwenang dan tidak perlu membuat putusan sela terlebih dahulu.
  2. Putusan Akhir Mengakhiri Perkara, sedangkan sela tidak.
    Putusan sela hanya bersifat membantu memperlancar jalannya persidangan agar sampai pada putusan akhir. Seperti putusan sela untuk memerintahkan salah satu pihak atau kedua-duanya untuk mengucapkan sumpah baik sumpah penentu maupun sumpah tambahan. Sumpah penentu dalam pengadilan Agama adalah seperti sumpah li’an. Sedangkan sumpah tambahan adalah sumpah yang ditujukan untuk melengkapi alat bukti yang ada karena kurang secara formil atau materiil. Secara formil artinya, alat bukti saksi misalnya hanya 1 orang, karena secara formil minimal harus 2 orang, maka bisa ditambah dengan sumpah tambahan. Sedangkan secara materiil artinya, jika alat bukti saksi sudah 2 orang misalnya, akan tetapi ada keterangan penting yang tidak diketahui oleh salah seorang saksi, maka bisa diperintahkan sumpah tambahan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan putusan sela dengan putusan akhir. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat berterima kasih jika para pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar atau feed untuk diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.