Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Surat Kuasa Khusus

A. Pengertian

Surat kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ada 3 unsur dari pengertian surat kuasa yang dapat kita garis bawahi:

  1. Pertama adalah adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Seperti kuasa pada umumnya, bahwa perikatan yang dibangun oleh pemberi dan penerima kuasa ini tergolong ikatan sepihak, karena meskipun dalam penunjukkannya harus dengan persetujuan penerima kuasa, akan tetapi pemberi kuasa dapat membatalkan perikatan ini kapan saja meskipun tanpa sepersetujuan para pihak kecuali ditentukan lain dalam surat kuasa tersebut.
  2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa ini berarti bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.
  3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis pada surat kuasa. Artinya, bahwa dalam pembuatan surat kuasa khusus, tindakan-tindakan yang boleh diwakili harus ditulis secara detail dan lengkap sehingga betul-betul nampak tindakan khusus apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

B. Dasar Hukum Surat Kuasa Khusus

Dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

C. Jenis Surat Kuasa Khusus

Pada penjelasan sebelumnya, diterangkan bahwa surat kuasa umum tidak dapat digunakan mewakili pemberi kuasa untuk beracara di muka persidangan. Namun begitu, tidak juga semua surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa untuk beracara di persidangan. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat digunakan dalam persidangan. Oleh karena itulah, saya membagi Surat Kuasa Khusus -dilihat dari peruntukkan atau tujuan pembuatannya – menjadi dua macam:

  1. Surat Kuasa Khusus yang dapat digunakan dalam Persidangan
    Pasal 1795 KUH Perdata menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa tersebut sah sebagai kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus memperhatikan:

    • Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi:

      Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

    • SEMA No 5 tahun 1962 yang intinya bahwa jika surat kuasa khusus dinilai tidak memenuhi syarat, maka dapat disempurnakan dengan memanggil pemberi kuasa untuk menghadap di pengadilan untuk dikonfirmasi tentang kebenaran surat kuasa tersebut;
    • SEMA No 4 tahun 1996 yang intinya menekankan pencantuman dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan atau perkara tertentu dan digunakan di pengadilan tertentu.
  2. Surat Kuasa Khusus yang tidak dapat digunakan dalam Persidangan
    Surat kuasa khusus yang kedua ini meskipun telah disebutkan kekhususannya untuk kepentingan dan bertindak atas nama pemberi kuasa, tetapi tidak disertai dengan persyaratan yang harus dituangkan dalam surat kuasa khusus yang dapat digunakan di hadapan pengadilan, seperti untuk berperkara di pengadilan X dan untuk perkara Y.
    Surat kuasa khusus ini biasa digunakan untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemberi kuasa seperti menjual, membeli, menyewakan, dan bentuk memindahtangankan barang lainnya.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu surat kuasa khusus, dasar hukum serta macam-macamnya. Semoga bermanfaat dan saya akan senang sekali jika pembaca yang budiman berkenan memberikan koreksi atau feed untuk bahan diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Meskipun kedua bentuk surat kuasa tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda, namun sepertinya masih banyak yang bingung perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus terutama mengenai batasan keduanya karena dari beberapa artikel online yang saya baca, masih ada yang salah dalam mengartikan surat kuasa umum.

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

  1. Dasar Hukum.
    Dasar hukum surat kuasa umum adalah pasal 1796 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Sedangkan dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

  2. Title/Judul
    Dalam penulisannya, masing-masing surat kuasa harus mencantumkan jenis atau bentuk surat kuasanya. Jadi title surat kuasa khusus adalah: “SURAT KUASA KHUSUS” sedangkan surat kuasa umum: “SURAT KUASA UMUM” atau  bisa juga hanya “SURAT KUASA” saja.
  3. Batasan Kewenangan Penerima Kuasa
    Dua poin penting yang harus digaris bawahi dari pasal 1796 (dasar hukum surat kuasa umum) tersebut di atas adalah: pertama, frasa: “menyangkut pengurusan“. Yahya Harahap mendefinisikan Kuasa Umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan harta kekayaan si pemberi kuasa. Jadi sifatnya hanya mengurusi saja dan tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum atas objek harta pemberi kuasa.
    Contoh kasus: Surat kuasa menggunakan dan merawat rumah pemberi kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa hanya diperbolehkan untuk menggunakan dan merawatnya saja dan tidak diperbolehkan untuk menyewakannya, menjualnya atau meletakkan hipotek di atasnya. Yang perlu dicatat juga, bahwa harta kekayaan juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang memiliki nilai untuk dijual, akan tetapi dokumen-dokumen penting juga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Artinya, pengambilan ijazah, akta cerai, pengurusan pembayaran STNK juga bisa menggunakan surat kuasa umum karena meskipun tidak memiliki nilai jual, tapi dokumen tersebut juga merupakan harta kekayaan pemberi kuasa.
    Kedua, Frasa “diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas” ini menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan atas harta kekayaan dan atau kepentingan pemberi kuasa yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti membuat akta perdamaian, memindahtangankan, tidak boleh menggunakan surat kuasa umum.
    Contoh kasus: surat kuasa penandatanganan akta jual beli, surat kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di persidangan dan lain sebagainya harus menggunakan surat kuasa khusus.

Demikianlah penjelasan singkat tentang perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, semoga bermanfaat dan saya akan sangat senang sekali jika pembaca yang budiman bersedia memberikan komentar untuk saran atau feed diskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.