Pengertian, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian

Surat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di Pengadilan. Syarat sahnya surat kuasa insidentil di antaranya adalah:

  • Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara.
  • Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Pengertian ”derajat ketiga” mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.
  • Tidak menerima imbalan jasa atau upah.
  • Sepanjang tahun berjalan belum pernah bertindak sebagai kuasa insidentil pada perkara yang lain.
  • Hanya berlaku untuk beracara di Pengadilan tempat surat kuasa tersebut didaftarkan dan juga hanya pada perkara yang ditunjuk.

B. Prosedur Pembuatan Surat Kuasa Insidentil

Boleh dibilang bahwa surat kuasa insidentil ini hampir sama dengan surat kuasa Istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Bedanya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan.

Dengan demikian, jika melihat dari uraian di atas, maka prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah sebagai berikut:

  • Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;
  • Lalu setelah sampai melapor kepada petugas pengadilan agar diizinkan menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil.
  • Jika diizinkan, maka ketua pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa;
  • Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil.

Demikianlah penjelasan singkat tentang apa dan bagaimana prosedur pembuatan surat kuasa insidentil. Anda dapat melihat contoh suratnya di sini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai artikel ini, mohon share dengan memberikan like, twit atau meninggalkan komentar di bawa ini. Terima kasih.

Jenis atau Macam-macam dan Fungsi Surat Kuasa

Melanjutkan artikel sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang Jenis-jenis atau macam-macam surat kuasa berikut dengan fungsinya. Ada setidaknya 5 surat kuasa yang saya pahami selama ini. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri karena tujuan pembuatannya dan fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang bisa atau yang memang dibuat untuk digunakan di dalam proses persidangan dan ada juga yang tidak bisa digunakan dalam proses persidangan sama sekali.

Jenis-jenis dan Fungsi Surat Kuasa

  1. Kuasa Umum
    Pasal 1796 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.
    Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

    Pasal tersebut di atas memberikan batasan secara tegas tentang cakupan kuasa umum yang hanya bisa digunakan terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindahtangankan barang, membuat suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu, surat kuasa umum ini tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan.

  2. Kuasa Khusus
    Pasal 1975 KUH Perdata menyatakan bahwa:

    Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

    Dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus pengacara dalam mewakili kliennya di persidangan, maka dalam surat khususnya tersebut harus disebutkan secara rinci, seperti membuat dan mengajukan gugatan, replik, mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, dan seterusnya.
    Atau contoh lainnya dalam penandatanganan akta jual beli tanah, maka harus disebut secara khusus bahwa penerima kuasa akan mewakili pemberi kuasa dalam menandatangani akta jual beli.

  3. Kuasa Istimewa
    Kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini.
  4. Kuasa Perantara
    Dasar hukumnya adalah pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Kuasa Insidentil
    Yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga) dengan principal untuk beracara di Pengadilan setelah mendapatkan izin dari ketua Pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidetil dalam waktu satu tahun ke belakang.

Semoga bermanfaat. Saya akan merasa senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk memberikan masukkan dan berdiskusi di bawah ini. Terima kasih.

Pengertian, Sifat dan Masa Berlaku Surat Kuasa secara Umum

Surat kuasa merupakan salah satu hal sering kita dengar dan jumpai baik dalam praktik peradilan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk toleransi yang diberikan oleh hukum bagi seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan sebuah perbuatan atau tindakan hukum secara langsung dan lebih memilih untuk menunjuk orang lain untuk melakukannya. Kesalahan dalam membuat surat kuasa karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dapat berakibat pada surat gugatan atau akad/transaksi menjadi tidak sah. Lebih lanjut lagi, dalam kaitannya dengan surat gugatan yang tidak sah karena surat kuasanya tidak sah, jika diteruskan, maka semua runtutan pemeriksaan perkaranya juga tidak sah.

A. Pengertian

Pengertian surat kuasa secara umum dapat dilihat pada pasal 1792 KUH Perdata:

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Jika dipahami secara literal, maka setidaknya ada 3 unsur yang perlu digaris bawahi dalam pengertian tersebut, yaitu: pemberi kuasa, penerima kuasa dan untuk menyelenggarakan suatu urusan (yang telah ditentukan). Frasa “untuk dan atas namanya” berarti bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa semata-mata adalah untuk kepentingan si pemberi kuasa.

B. Sifat Surat Kuasa

  1. Kuasa adalah wakil penuh dari Pemberi Kuasa
    Artinya, bahwa dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka terjadi hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan konsekuensi bahwa penerima kuasa menerima hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Dan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa tersebut mengikat terhadap Pemberi Kuasa – sepanjang – tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikan. Jadi pemberi kuasa tidak bisa lari dari tanggung jawab dan melimpahkannya kepada penerima kuasa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  2. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual
    Artinya adalah bahwa pemberian kuasa ini harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang tegas dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, di bawah tangan atau secara lisan kecuali dalam surat kuasa khusus yang dalam pelaksanaanya harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus dan tidak bisa hanya secara lisan saja.
  3. Bersifat Terbatas (kontraktual)
    Artinya bahwa tindakan hukum penerima kuasa yang mengikat kepada pemberi kuasa hanyalah terbatas pada apa-apa yang dimandatkan oleh pemberi kuasa. Sehingga jika penerima kuasa melakukan tindakan yang di luar yang telah diberikan, maka menjadi tanggung jawab si penerima kuasa itu sendiri.

C. Masa Berlaku Surat Kuasa

Jika saya umpamakan, kedudukan Pemberi Kuasa itu seperti Raja dan Penerima kuasa hanyalah seperti prajurit karena pemberi kuasa berhak mencabut kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak (tanpa diperlukan persetujuan dari penerima kuasa) baik itu secara lisan atau tertulis atau dengan meminta kembali surat kuasa ataupun secara diam-diam dengan menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang baru. Jadi jika ada 2 kuasa hukum dari law firm berbeda sama-sama datang di persidangan dan mengaku mendapatkan kuasa dari imperson dalam perkara yang sama, maka yang bisa jadi bahwa imperson telah mencabut kuasa hukum yang tanggal surat kuasanya lebih dahulu dibuat. Oleh karena itu juga, tanda tangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya suatu surat kuasa.

Semoga bermanfaat dan jika saya akan senang sekali jika Anda bersedia berkomentar untuk mengoreksi atau berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.

Referensi:

  • M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika.