Pengertian, Manfaat dan Syarat Gugatan Rekonvensi

A. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Menurut pasal 132 a ayat (2) HIR, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pengajuan gugatan tersebut harus diajukan pada saat proses pemeriksaan gugatan Penggugat berlangsung, atau tepatnya diajukan pada saat tergugat menyampaikan jawaban terhadap surat gugatan penggugat.

Definisi serupa juga ditegaskan dalam pasal 244 Rv yang menyatakan bahwa yang dimaksud gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dalam praktik peradilan, gugatan rekonvensi lebih familiar dengan istilah gugatan balik daripada gugatan balasan.

B. Tujuan, Manfaat atau Keuntungan Gugatan Rekonvensi

Lalu apa sebenarnya tujuan atau manfaat hukum acara memperbolehkan gugatan rekonvensi? Mengapa tidak diajukan secara terpisah atau tersendiri dalam satu perkara yang baru? Berikut adalah beberapa alasannya:

  1. Menghindari Putusan yang saling bertentangan.
  2. Menghemat Biaya dan Waktu.
  3. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana.

C. Syarat Gugatan Rekonvensi

  1. Gugatan Rekonvensi harus diformulasikan secara tegas.
    Gugatan rekonvensi pada dasarnya sama dengan gugatan konvensi pada umumnya, yaitu harus memuat adanya identitas, posita dan petitum secara jelas dan tegas. Sehingga jika ada cacat formil, maka majelis hakim berwenang untuk menyatakan bahwa gugatan rekonvensi “tidak dapat diterima” atau N.O.
  2. Pihak yang boleh digugat balik hanya Penggugat.
    Gugatan rekonvensi atau gugatan balik hanya boleh menggugat balik penggugat asal (konvensi) dan tidak boleh menggugat selain dari pada penggugat asal seperti misalnya menggugat Tergugat konvensi lainnya atau bahkan dari luar para pihak Konvensi.
  3. Gugat Balik harus diajukan bersama-sama dengan Jawaban.
    Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dan pada saat Tergugat konvensi memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan setelah memasuki tahap Pembuktian, maka harus dinyatakan “tidak dapat diterima”. Hal ini untuk menjaga hukum acara dapat berjalan dengan tertib dan menghindari adanya iktikad tidak baik dari pihak Tergugat yang ingin mengulur-ulur jalannya persidangan.
  4. Adanya Koneksitas.
    Pasal 132 a dan 132 b HIR maupun pasal 157 dan 158 R.Bg tidak menjelaskan apakah gugatan rekonvensi harus memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi atau tidak, sehingga menimbulkan dua kelompok pendapat yang pro dan yang kontra dengan syarat koneksitas. Namun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan mensyaratkan bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi.

Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian dan syarat-syarat gugatan rekonvensi. Semoga bermanfaat. Saya akan sangat senang sekali jika Anda sudi memberikan komentar atau pertanyaan sebagai bahan untuk didiskusikan dengan yang lainnya.