Pengertian, Jenis dan Upaya Hukum Putusan Sela

A. Pengertian Putusan Sela

Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR/196 RBg/48 Rv adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.((Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.253 )) Jadi karena hanya untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara, maka ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

B. Jenis Putusan Sela

Dalam praktik ada beberapa jenis putusan sela:

  1. Putusan Prepatoir
    Adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan (preparation) untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dengan menetapkan tahapan-tahapan persidangan berikut dengan jadwal sidangnya yang harus dipatuhi oleh para pihak. Putusan ini memang jarang dijatuhkan karena biasanya majelis hakim lebih memilih untuk mengikuti saja alur persidangan sesuai standar hukum acara berdasar kesiapan para pihak dalam mengajukan jawab jinawab, alat-alat bukti hingga kesimpulan.
  2. Putusan Interlocutoir
    Adalah putusan khusus yang berisi berbagai macam perintah majelis hakim agar sebuah persidangan dapat berjalan dengan baik atau agar majelis hakim bisa mendapatkan kejelasan dan keyakinan secara lebih mendalam. Seperti putusan sela yang berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli (Vide 154 HIR), memerintahkan pemeriksaan setempat, memerintahkan sumpah penentu (seperti sumpah li’an, Vide 127 KHI) atau sumpah tambahan (seperti untuk melengkapi alat bukti) dan lain sebagainya.
  3. Putusan Insidentil
    Adalah putusan sela yag berkaitan langsung dengan gugatan insidentil (memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri (intervensi) dalam perkara yang sedang berlangsung) dan pada hal yang berkaitan dengan penyitaan yang membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan. Artinya, jika permohonan sita jaminan dikabulkan oleh majelis hakim, maka Majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon sita untuk membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul dari akibat adanya penyitaan (vide Pasal 722 Rv).
  4. Putusan Provisi
    Adalah putusan sela yang bersifat sementara (interim award) yang berupa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk sementara waktu menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan dan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara serta berdasar atau berawal dari gugatan provisi.
    Contohnya adalah putusan sela yang memerintahkan penghentian penggarapan lahan kebun yang menjadi objek sengketa sampai dengan putusan akhir dibacakan atau dalam perkara perceraian yaitu memberi izin kepada istri untuk tidak tinggal satu rumah lagi dengan suami jika dinilai keselamatan istri terancam. Dengan izin ini, maka istri tidak bisa dinyatakan nusyuz meskipun meninggalkan suami dan kewajibannya sebagai istri tanpa seizin dan sepengetahuan suami.

C. Tehnis dan Upaya Hukum Putusan Sela

Pada prinsipnya, putusan yang bisa dibanding hanyalah putusan akhir (Vide Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura).((M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 429)) Sedangkan yang bukan putusan akhir seperti putusan sela:

  • hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
  • Oleh karena itu, terhadap putusan sela yang dijatuhkan terhadap eksepsi kompetensi, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri.

Prinsip di atas berlaku untuk semua jenis putusan sela. Jadi jika ada pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding terhadap putusan sela – seperti putusan sela terhadap kewenangan mengadili – maka para pihak harus menunggu sampai putusan akhir dibacakan baru bisa mengajukan banding beserta dengan putusan akhir sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap.

Demikianlah penjelasan singkat tentang putusan sela. Semoga bermanfaat. Menurut pembaca yang budiman, putusan sela berupa kewenangan mengadili termasuk jenis putusan sela yang mana? Silahkan beri jawaban dan tentu alasannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.